Kewajiban DPR Mengatasi Krisis Bukan Minta Tunjangan Naik

Tugas DPR membantu pemerintah mengatasi krisis, bukan menuntut tunjangan naik

Gedung DPR/MPR Indonesia_tempatpaten

Tempat Paten - Menurut Ketua DPP Partai NasDem Martin Manurung, permintaan kenaikan tunjangan anggota DPR saat ini sangat tidak tepat karena saat ini Indonesia sedang mengalami goncangan perekonomian global. Kewajiban DPR mengatasi krisis bukan minta tunjangan naik.

Martin menjelaskan tunjangan DPR pastinya bukan jenis pengeluaran yang mendesak dari sisi alokasi.  Jika ingin menjalankan kebijakan yang melawan siklus krisis , yang seharusnya naik saat ini adalah gaji PNS dan TNI supaya dapat menambah daya beli masyarakat sehingga bisa membantu ekonomi dari sisi permintaan.

Anggota DPR RI saat ini telah dibekali dengan penambahan fasilitas dan jumlah tenaga ahli yang menbantunya melaksanakan tugas. Sangat wajar jika publik menginginkan peningkatan kinerja Anggota DPR RI.

Selain itu Anggota DPR RI juga wajib membuktikan hasil kinerjanya sebagai legislator. Baru sekitar 1 tahun menjabat , pasti masih terlalu cepat untuk menilai kinerja. Oleh sebab itu sebaiknya rencana kenaikan tunjangan Anggota DPR RI tersebut dibatalkan dan dipikirkan kembali dalam dunia politik Indonesia.

Read more

Ahok Pernah Korupsi ? YES !

Ahok pun tak menyangkal kalau ia pernah korupsi

Ahok_tempatpaten

Tempat Paten - Gubernur DKI yang tegas, Ahok pernah mencoba satu persatu permainan anti korupsi yang pernah disediakan KPK di Balai Kota DKI Jakarta. Ia pun pernah membuka seminar "Saya Perempuan Anti Korupsi"(SPAK) yang pernah diselenggarakan oleh Pemprov DKI, KPK dan Australian Aid.

Waktu mencoba permainan arisan perempuan antikorupsi, Ahok yang pada mulanya hanya diminta tolong untuk mengocok botol arisan yang berisi kertas, tiba-tiba ditaya oleh sang pemandu permainan, apakah pernah melakukan tindakan korupsi atau tidak ?

Mendapat pertanyaan seperti itu Ahok pun tertawa, terlihat dirinya berpikir sebentar sambil mengingat-ingat, dan akhirnya menjawab pertanyan tersebut dengan tegas.

"Saya pernah korupsi makan, korupsi waktu juga pernah,"jawab Ahok sambil tersenyum.

Ketika diberi pertanyaan lagi, "Kalau korupsi dana pemerintah Pak ?"

"Nah, kalau untuk hal itu saya tidak punya nyali,"ujar Ahok sambil tertawa lagi.

"Kalau seperti demikian adanya, jawaban Bapak saya beri penilaian Baik"jelas pemandu dalam permainan tersebut, kemudia memberikan kartu warna hijau yang bertulisan Baik kepada Ahok.

Ahok juga menjelaskan, saat ini masih banyak perempuan yang kurang teliti dalam menerima hadiah dari suaminya, sampai mereka terjebak dan tanpa disadari menerima pemberian yang merupakan bentuk gratifikasi bagi kapasitas jabatan suaminya tersebut.

Diharapkan dari hal-hal seperti ini, para wanita bisa mengerti mana yang boleh dan mana yang tidak boleh diterima.

Read more

Jokowi Mengurangi Anggaran Pendidikan

Jokowi mengurangi anggaran pendidikan, diperkirakan biaya kuliah akan lebih mahal

Biaya Kuliah_tempatpaten

Tempat Paten - Rencana kedepannya pemerintah mengurangi anggaran pendidikan dan penelitian. Sebagai timbal baliknya anggaran untuk pendaftaran mahasiswa di minimalis, uang kuliah di bebankan ke masyarakat dan beasiswa Bidik Misi juga akan dikurangi.

Anggota Badan Anggaran DPR RI tidak tinggal diam, mereka mempertanyakan alasan penurunan jumlah anggaran dalam kementrian yang menangani pendidikan dan penelitian.

"Kebetulan semua ada disini, silahkan berikan alasannya mengapa bisa terjadi penurunan biaya pendidikan, padahal sektor ini sangat strategis," kata Ketua Badan Anggaran DPR RI Ahmadi Noor Supit saat rapat kerja di Gedung DPR.

Ahmadi Noor juga menjelaskan dalam UUD 1945 pasal 31 Ayat 2,3 dan 4 anggaran pendidikan harus dialokasikan setidaknya 20% dari APBN dan APBD dan ia berharap anggaran pendidikan dikembalikan sepereti sebelumnya, karena pendidikan merupakan masa depan sumber daya manusia Indonesia.

Mentri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir menjelaskan pada saat ini total dana pendidikan sebanyak 37 trilyun akan berdampak tidak dapat dibayarnya penerimaan mahasiswa baru baik melalui SNMPTN dan SBMPTN.

Untuk penerimaan mahasiswa baru yang menghabiskan dana sekitar 200 Miliar terpaksa dihilangkan, karena anggaran pendidikan tidak akan cukup dan riset pada perguruan tinggi juga akan dikurangi karena jumlahnya tidak cukup, juga bidik misi kena pengurangan anggaran.

Read more

Politikus PDIP Minta Jokowi Mundur

Adanya pekerja China di Indonesia justru menghina para pekerja tanah air

Tempat Paten - Era pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla saat ini tengah diuji. dikarenakan kondisi ekonomi saat ini mengalami perlambatan dan nilai tukar rupiah sangat anjlok terhadap mata uang asing dollar.

Presiden Jokowi juga telah menghapus syarat tenaga kerja asing untuk bisa berbahasa Indonesia, hal ini langsung mendapat reaksi dari berbagai kalangan.

Kader PDIP, Effendi Simbolon yang juga partai pengusung dan pendukung Jokowi - JK , malah melancarkan kritik yang keras kepada Jokowi. Anggota Komisi I itu tak tanggung-tanggung meminta Jokowi mundur dari jabatannya sebagai Presiden karena dianggap tak bisa mengatasi masalah ekonomi dan menghapuskan syarat bisa bahasa Indonesia bagi tenaga kerja asing.

Effendi mengatakan, "Lebih baik Jokowi turun jabatan karena tidak bisa menyelesaikan  masalah ekonomi. Presiden sudah seharusnya mampu menyelesaikan masalah yang ada, bukan menterinya," 

Penghapusan syarat bisa bahasa Indonesia itu akan membuat tenaga kerja asing, salah satunya dari China akan membanjiri tanah air, hal seperti ini justru akan merugikan warga negara Indonesia.

Read more